Kelas : 4EA25
NPM : 14212594
Kamis, 30 Juni 2016
Rabu, 08 Juni 2016
Rabu, 27 April 2016
BAHASA INGGRIS BISNIS 02/ TUGAS 02/ DAILY ACTIVITIES
Nama : Mira Fitriani
Kelas : 4EA25
NPM : 14212594
Kelas : 4EA25
NPM : 14212594
Senin, 04 April 2016
Kamis, 07 Januari 2016
Contoh Perusahaan Yang Sudah Menerapkan Etika Dalam Bisnis
Nama : Mira Fitriani
Kelas : 4EA25
NPM:10212571
TUGAS:04
KELOMPOK:3
1. PT
POS INDONESIA Dalam Menerapkan Etika Bisnis
Salah
satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan
cara menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Penerapan Good Corporate
Governance (GCG) merupakan pedoman bagi Komisaris dan Direksi dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi,
kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan
adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan
(stakeholders) secara konsisten.
Maksud dan
tujuan penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan adalah sebagai
berikut:
a.
Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung
jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara
nasional maupun internasional.
b.
Mendorong pengelolaan Perusahaan secara
profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandirian.
c.
Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders
maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaa.
d.
Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam
perekonomian nasional
e.
Meningkatkan nilai investasi dan kekayaan
Perusahaan
A. PEDOMAN
ETIKA BISNIS DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
1)
LATAR BELAKANG DAN SISTEMATIKA ETIKA BISNIS DAN
TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)
a)
Pedoman Etika Bisnis dan tata perilaku ini
merupakan penjabaran dari praktik-praktik Good Corporate Governance sebagaimana
tertuang dalam Keputusan bersama Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia nomor:
KD.74/Dirut/1209 dan nomor: 649/Dekom/1209 tanggal 22 Desember 2009 tentang
Panduan Penerapan Good Corporate Governance di PT Pos Indonesia (Persero),
khususnya yang tercantum dalam Bab VII, yaitu Kebijakan perusahaan tentang
perilaku Etis/Etika Bisnis.
b)
PT POS INDONESIA (Persero) berkomitmen untuk
melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance atau Tata Kelola
perusahaan yang baik sebagai bagian dari Bisnis untuk pencapaian Visi dan Misi
perusahaan. Code of Conduct ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut
dalam menjabarkan Tata Nilai Dasar PT POS INDONESIA (Persero) ke dalam
interpretasi perilaku yang terkait dengan etika Bisnis dan tata perilaku.
c)
Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of Conduct)
ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Direksi dan pekerja sebagai Insan
POS INDONESIA dalam mengelola perusahaan guna mencapai Visi, Misi dan tujuan
perusahaan.
2)
TUJUAN ETIKA BISNIS DAN TATA (CODE OF CONDUCT)
Penerapan Etika Bisnis dan Tata Perilaku (Code of
Conduct) ini dimaksudkan untuk :
a)
Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar
etika selaras dengan Visi dan Misi perusahaan.
b)
Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika
yang harus diikuti oleh insan POS INDONESIA dalam melaksanakan tugas.
c)
Menjadi acuan perilaku insan POS INDONESIA dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan
stakeholders perusahaan.
d)
Menjelaskan secara rinci standar etika agar
insan POS INDONESIA dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu
memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.
3)
STANDAR ETIKA BISNIS POS INDONESIA
Sedangkan standar-standar etika bisnis yang diterapkan
oleh POS Indonesia antara lain :
1.
Etika perusahaan tentang integritas dalam aktiva
bisnis dan pekerjaan
2.
Etika perusahaan dengan pemegang saham
3.
Etika perusahaan dengan pekerja ( hubungan
industrial )
4.
Etika perusahaan dengan konsumen
5.
Etika perusahaan dengan pesaing
6.
Etika perusahaan dengan penyedia barang dan
jasa/rekaan
7.
Etika perusahaan dalam pengadaan dan kontrak
pekerjaan
8.
Etika perusahaan dengan mitra kerja POS
Indonesia
9.
Etika perusahaan dengan kreditur / investor POS
Indonesia
10.
Etika perusahaan dengan pemerintan
11.
Etika perusahaan dengan masyarakat
12.
Etika perusahaan dengan media massa
13.
Etika perusahaan dengan pengelolaan lingkungan
14.
Etika perusahaan dengan organisasi profesi POS
Indonesia.
2. PT Garuda Indonesia
Garuda
Indonesia telah mengumandangkan 5 (lima) nilai-nilai Perusahaan, yaitu
eFficient & effective; Loyalty; customer centricitY; Honesty & Openness
dan Integrity yang disingkat menjadi "FLY HI" sejak tahun 2007,
dilanjutkan dengan rumusan code of conduct yang diluncurkan pada tahun 2008.
Tata nilai FLY HI dan etika Perusahaan merupakan soft structure dalam membangun
Budaya Perusahaan sebagai pendekatan yang digunakan Garuda untuk mewujudkan
tata kelola perusahaan yang baik.
Pada
tahun 2011, perusahaan menetapkan etika bisnis dan etika kerja perusahaan
melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No.
JKTDZ/SKEP/50023/11 tanggal 11 Maret 2011.
Etika
bisnis dan etika kerja tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman
perilaku (code of conduct) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Direktur
Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No.JKTDZ/SKEP/50002/08 tanggal 14
Januari 2008 tentang Nilai-nilai Perusahan dan Pedoman Perilaku (code of
conduct) Insan Garuda Indonesia. Penyempurnaan dilakukan berdasarkan umpan
balik dari hasil proses implementasi internalisasi serta rekomendasi hasil GCG
assessment tahun 2009. Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan merupakan
himpunan perilaku-perilaku yang harus ditampilkan dan perilakuperilaku yang
harus dihindari oleh setiap Insan Garuda Indonesia.
Etika
dan perilaku tersebut dalam hubungannya dengan:
A.
Hubungan Sesama Insan Garuda.
B.
Hubungan dengan Pelanggan, Pemegang Saham dan
Mitra Usaha serta Pesaing.
C.
Kepatuhan Dalam Bekerja, mencakup Transparansi
Komunikasi dan Laporan Keuangan; Penanganan Benturan Kepentingan; Pengendalian
Gratifikasi; Perlindungan Tehadap Aset Perusahaan dan Perlindungan Terhadap
Rahasia Perusahaan.
D.
Tanggung jawab Kepada Masyarakat, Pemerintah dan
Lingkungan.
E.
Penegakan Etika Bisnis dan Etika Kerja mencakup:
Pelaporan Pelanggaran; Sanksi Atas Pelanggaran; Sosialisasi dan Pakta
Integritas.
Tata nilai, etika bisnis dan etika kerja merupakan tanggung jawab
seluruh Insan Garuda Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Direktur Utama dan
Komisaris Utama Perusahaan dalam Buku Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan
serta sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk No. JKTDZ/SKEP/50023/11 tanggal 11 Maret 2011, ketetapan ketiga
bahwa seluruh pegawai Perusahaan wajib memahmai, menerapkan dan melaksanakan
Etika Bisnis dan Etika Kerja serta menandatangani "Pernyataan Pakta
Integritas Kepatuhan Terhadap Etika Perusahaan."
Internalisasi nilai-nilai dan etika Perusahaan dilakukan secara
intensif melalui berbagai saluran komunikasi, pelatihan dan terintegrasi dengan
sistem penilaian pegawai. Sosialisasi melalui saluran komunikasi internal
perusahaan baik cetak maupun elektronik, tatap muka dan diskusi ke semua Unit
Kerja baik di kantor Pusat maupun di Kantor Cabang serta melalui program
pelatihan. Melalui proses sosialisasi, pada tahun 2011 ini jumlah pegawai yang
telah menandatangani lembar komitmen kepatuhan terhadap etika Perusahaan telah
mencapai 2.980 pegawai dari berbagai profesi dan unit kerja. Jumlah tersebut
berarti sudah mencapai lebih dari separuh dari total pegawai Perusahaan.
Perusahaan mengimplementasikan whistleblowing system sebagai alat manajemen
untuk membantu penegakkan etika perusahaan. Melalui system ini diharapkan semua
pemangku kepentingan mau melaporkan dugaan pelanggan etika yang dilakukan oleh
oknum Pegawai Garuda.
Etika bisnis dan etika kerja serta whistleblowing system
disosialisasikan pula kepada Mitra Usaha sehingga dapat membantu proses
penegakkan etika di perusahaan serta bersama-sama menciptakan lingkungan bisnis
yang bersih dan bermartabat. Tata nilai "FLY HI" dan etika Perusahaan
merupakan soft structure untuk membangun Budaya Perusahaan sebagai pendekatan
yang digunakan Garuda untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governance).
3. Sebuah
perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan
perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada
pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan
kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan.
Sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama dan tidak mengalami kerusakan.
Dalam kasus ini pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran
karena telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan
bersama pihak pengembang.
4. Sebuah
Yayasan Maju Selalu menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun
ajaran baru sekolah mengenakan biaya sebesar Rp.500.000,- kepada setiap siswa
baru. Pungutan sekolah ini diinformasikan kepada mereka saat akan
mendaftar,sehingga setelah diterima,mereka harus membayarnya. Kemudian pihak
sekolah memberikan informasi ini kepada wali murid bahwa pungutan tersebut
digunakan untuk biaya pembuatan seragam sekolah yang akan dipakai oleh semua
murid pada setiap hari rabu-kamis. Dalam kasus ini Yayasan dan sekolah dapat dikategorikan
mengikuti transparasi.
5. Pada
tahun 1990 an, kasus yang masih mudah diingat yaitu Enron. Bahwa Enron adalah
perusahaan yang sangat bagus dan pada saat itu perusahaan dapat menikmati
booming industri energi dan saat itulah Enron sukses memasok enegrgi ke pangsa
pasar yang bergitu besar dan memiliki jaringan yang luar biasa luas. Enron
bahkan berhasil menyinergikan jalur transmisi energinya untuk jalur teknologi
informasi. Dan data yang ada dari skilus bisnisnya, Enron memiliki
profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring dengan booming indutri energi,
akhirnya memosisikan dirinya sebagai energy merchants dan bahkan Enron disebut
sebagai ”spark spead” Cerita pada awalnya adalah anggota pasar yang baik,
mengikuti peraturan yang ada dipasar dengan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya
Enron meninggalkan prestasi dan reputasinya baik tersebut, karena melakukan
penipuan dan penyesatan.. Sebagai perusahaan Amerika terbesar ke delapan, Enron
kemudian kolaps pada tahun 2001.
Minggu, 27 Desember 2015
HUBUNGAN COMISSION OF HUMAN DENGAN ETIKA BISNIS
NAMA : MIRA FITRIANI
NPM:14212594
KELAS : 4EA25
HUBUNGAN COMISSION OF HUMAN DENGAN ETIKA
BISNIS
1. Pengertian Etika Bisnis
Etika bisnis merupakan studi yang
dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada
standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku
bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu
diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern
untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada
orang-orang yang ada di dalam organisasi.
Beberapa hal yang mendasari perlunya etika
dalam kegiatan bisnis:
1. Selain mempertaruhkan barang dan
uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri,
bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya.
2. Bisnis
adalah bagian penting dalam masyarakat
3. Bisnis
juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak –
pihak yang melakukannya.
Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan
rasa saling percaya. Dengan saling percaya, kegiatan bisnis akan berkembang
baik. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika yang menjamin
kegiatan. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan, antara lain ialah :
1.
Pengendalian Diri
2. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social
Responsibility)
3. Mempertahankan
Jati Diri Dan Tidak Mudah Untuk Terombang-ambing Oleh Pesatnya Perkembangan
Informasi Dan Tekhnologi.
4. Menciptakan
Persaingan Yang Sehat.
5. Menerapkan Konsep ‘Pembangunan
Berkelanjutan’
6. Menghindari Sifat
5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
7. Mampu Menyatakan Yang Benar Itu Benar.
8. Menumbuhkan Sikap Saling Percaya
Antara Golongan Pengusaha Kuat Dan Golongan Pengusaha Ke Bawah.
9. Konsekuen Dan Konsisten Dengan Aturan Main Yang Telah
Disepakati Bersama.
10. Menumbuhkembangkan
Kesadaran Dan Rasa Memiliki Terhadap Apa Yang Telah Disepakati.
11. Perlu
Adanya Sebagian Etika Bisnis Yang Dituangkan Dalam Suatu Hukum Positif Yang
Berupa Peraturan Perundang – undangan.
Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam
lima kategori yaitu: Suap (Bribery), Paksaan (Coercion), Penipuan
(Deception), Pencurian (Theft), Diskriminasi tidak jelas (Unfair
discrimination), yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Suap (Bribery),
adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima atau meminta sesuatu yang
berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan
kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli
pengaruh. 'Pembelian' itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang
atau barang, maupun pembayaran kembali' setelah transaksi terlaksana. Suap
kadangkala tidak mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan callgirls dapat
dengan mudah dimasukkan sebagai cara suap, tetapi pemberian hadiah (gift)
tidak selalu dapat disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan respons
yang diharapkan oleh pemberi hadiah.
2. Paksaan (Coercion),
adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan
atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan,
pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu.
3.
Penipuan (Deception), adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang
disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan.
4.
Pencurian (Theft), adalah
merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil
property milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat
berupa property fisik atau konseptual.
5.
Diskriminasi tidak jelas (Unfair
discrimination), adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap
orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan,
atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa
adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang 'disukai' dan tidak.
2. HAM (Comission Of Human)
Banyak persoalan etika dan dilema dalam
bisnis internasional yang berakar pada system politik, hukum, kemajuan ekonomi,
dan budaya yang sangat berbeda antar Negara. Akibatnya, apa yang dianggap abik
di satu Negara belum tentu dianggap baik di Negara lain. Karena manajer bekerja
untuk institusi yang melebihi batas Negara dan budaya, maka manager dari
perusahaan multinasional harus peka terhadap perbedaan dan harus memlih
kegiatan etika dalam berbagai keadaan karena berpotensi menimbulakan masalah
dalam etika. Dalam tatanan
bisnis internasional, persoalan etika yang paling umum adalah hak asasi manusia.
Hak
asasi dasar manusia di beberapa Negara masih belum dihargai. Seperti
diantaranya, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan
berpolitik, dan sebagainya. Contoh yang apling nyata adalah yang terjadi di
Afrika Selatan. Yaitu politik pembedaan warna kulit (apartheid) yang terjadi
sampai tahun 1994. Apartheid adalah pemisahan kulit putih dengan kulit hitam
yang menyediakan pekerjaan bagi kulit putih dan melarang kulit hitam bekerja
pada usaha yang dikelola kulit putih. Meskipun menggunakan sistem seperti ini,
banyak pengusaha barat beroperasi di Afrika Selatan. Tahun 1980, banyak yang menanyakan
kebijakan ini. Mereka berpendapat, investasi mereka menikkan status ekonomi dan
dapat menekan rezim yang berkuasa.
Beberapa
perusahaan barat mengubah kebijakan mereka, diantaranya General Motors (GM). GM
menggunakan prinsip Sullivan, yaitu seorang anggota jajaran kepengurusan GM.
Sullivan berpendapat bahwa GM dapat beroperasi di Afrika Selatan dengan dua
syarat, yaitu perusahaan tidak boleh melakukan hukum apartheid dan dengan
kekuatan yang dimiliki, perusahaan harus berusaha melakukan usaha untuk penghapusan
politik apartheid.
Hukum
Sullivan ini digunakan oleh semua perusahaan barat yang beroperasi di Afrika
Selatan. Perlawanan ini diabaikan oleh pemerintah Afrika Selatan karena mereka
tidak mau melawan para investor. 10
tahun kemudian, Sullivan mengatakan bahwa teorinya tidak cukup untuk menghapus
politik apartheid. Dan beberapa perusahaan yang menjalankan hukum ini tidak
bisa meneruskan usaha mereka di Afrika Selatan. Diantaranya Exxon, GM, Kodak,
IBM dan Xerox. Pada saat bersamaan, dana pension mengatakan tidak mau
bekerjasama dengan perusahaan yang menjalankan usaha di Afrika Selatan.
Tekanan
ini dan akibat sanksi ekonomi yang diberikan AS, berjasa atas penghapusan
politik apartheid dan memperkenalkan Pemilihan Umum pada 1994. Hal ini dinilai meningkatkan
hak asasi manusia di afrika selatan. Meskipun perubahan terjadi di Afrika
Selatan, masih ada beberapa rezim yang masih berjalan di dunia ini. Apakah
pantas melakukan usaha di Negara seperti ini? Banyak yang berkata, bahwa
investasi bisa menekan kebijakan ekonomi, politik, dan social yang membuat
rakyat melawan kepada rezim. Hal ini telah dijelaskan di bab 2 dimana kemajuan
ekonomi bisa menekan untuk demokrasi.
Secara
umum, perusahaan multinasional yang berinvestasi di Negara yang kurang demokratis
bisa meningkatkan HAM di Negara tersebut. Seperti di China, meskipun dikenal
kurang demokrasi dan sering dipertanyakannya HAM disana, ternyata investasi
bisa meningkatkan kondisi ekonomi dan meningkatkan standart kehidupan. Kemajuan
ini secara tidak langsung menekan rakyat Cina agar lebih berani berpartisipasi
dalam pemerintahan, politik dan kebebasan berbicara. Tapi pendapat ini masih
terbatas. Seperti kasus di Afrika Selatan, beberapa rezim tidak setuju bahwa
investasi bisa mendukung perbaikan etika. Contoh lain adalah Myanmar (Burma).
Dikuasai rezim militer lebih dari 40 tahun, Myanmar adalah salah satu pelaggar
HAM paling berat. Tahun 1990an banyak perusahaan Barat dituduh melampaui batas
etika yang sangat keras. Beberapa pengejek verpendapat bahwa Myanmar adaah
Negara dengan ekonomi kecil, sehingga hukuman tidak mampu membuat begitu
bereaksi, seperti apa yang ada di Cina. Nigeria adalah Negara lain yang perlu
dipertanyakan, ketka investasi membuat pelanggaran terhadap HAM. Yang paling
terkenal adalah Royal Dutch Shell, perusahaan minyak terbesar di negeri itu
yang sering diprotes. Tahun 1990an beberapa suku memprotes karena Royal Dutch
Shell menyebabkan polusi dan gagal memberi kompensasi. Shell dilaporkan meminta
bantuan Brigade Mobil Nigeria untuk mengakhiri protes para demonstran. Hasilnya
menjadi berdarah. Di desa Umuechem, pasukan membunuh 80 demonstran dan
menghancurkan 495 rumah. Tahun 1993, protes di bagian Ogoni karena masalah pipa
milik Shell dan pasukan diminta lagi menghentikan protes. Hasilnya, 27 desa
rusak, 80000 kehilangan tempat tinggal dan 2000 terbunuh.
Kritik bermunculan
dan Shell disalahkan sebagai pemicu pembantaian. Shell tidak menggubris hal ini
dan pasukan menjadikan alasan demonstrsi sebagai cara untuk membunuh kelompok
yang selama beberapa lama berseberangan dengan pemerintah. Hal ini merubah
kebijakan Shell dengan membuat mekanisme dari dalam untuk membuat acuan agar
tidak bertentangan dengan HAM.
Sumber : https://www.academia.edu/4614795/ETIKA_DALAM_BISNIS_INTERNASIONAL3
Selasa, 20 Oktober 2015
jurnal pengaruh etika budaya
Jurnal
Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan 1
Januari
2003
NILAI,
ETIKA DAN BUDAYA KERJA DALAM PENTADBIRAN
SEKTOR
AWAM DI MALAYSIA DARI PERSPEKTIF ISLAM
(SATU
IMBASAN KEMBALI TINJAUAN KARYA)
Zainal
bin Yang
PENDAHULUAN
Bukan mudah membicarakan persoalan nilai
dan etika yang melibatkan pertimbangan moral dan kehidupan masyarakat.
Pembangunan ekonomi yang pesat sebagai penggerak kepada pertumbuhan dan alat
mengukur kemajuan yang muncul di bawah naungan falsafah positivisme(melihat
sejarah manusia sebagai gerak kemajuan sehala dari satu tahap ke satu tahap')khususnya
pada permulaan abad moden menjadikan persoalan nilai dan etika semakin kurangdiberikan
penekanan. Keadaan ini lebih menyayat hati apabila didapati bahawa nilai agamaadalah
diletakkan di tahap paling rendah berbanding tahap sains atau dianggap sebagai
tahappositif dari kacamata kemajuan manusia.Namun, falsafah positivisme mulai
dicabar sejak pertengahan abad ini termasuk kritikandaripada ahli sains
sendiri. Michael Polanyi dalam Personal Knowledge: Towards a Post-CriticalPhilosophy
menyarankan konsep Tacit Dimension2. Tulisan-tulisan oleh Thomas S.
Kuhn dalamThe Structure of Scientific Revolutions (1962) yang menyentuh
penggantian paradigmaPtolemaean dengan paradigma Copernican dan
tulisan Paul Feyerabend dalam Farewell toReason dan Against Method (1974)
telah menjadikan aliran falsafah positivisme semakin sukardipertahankan dan
persoalan nilai dan etika mula menjadi perhatian.Perspektif Islam tentang kehidupan
adalah berteraskan kepastian, keharmonian sosial dandinanisme. Kesemua teras
ini berlandaskan kepada falsafah Islam itu sendiri yang menyatukan beberapa
aspek kehidupan manusia selaras dengan etika sejagat (universal) iatu
Keesaan(Tauhid), Keadilan, Kebebasan dan Tanggungjawab yang menjadi sendi dalam
sistem Islam.Keesaan suatu unsur penyatuan yang twat merupakan petunjuk mencari
kebenaran yang datangdaripada Allah S.W.T. Keadilan suatu unsur nilai yang saling
berkaitan mengajar falsafahkesederhanaan membimbing manusia ke arah jalan yang benar.
Kebebasan yang diberikanseharusnya melarang manusia melakukan perbuatan tidak bersopan,
beradab dan beretika.Kebebasan yang menolak Keesaan dan Keadilan sama sekali
tidak dibenarkan dalam Islam.Tanggungjawab merupakan unsur kuasa mengekang dan
mengawal kebebasan sewenang-wenangterhadap segala perbuatan dan perkara-perkara
yang berlaku sekelilingnya.Dalam apa jua perkara termasuk hal pentadbiran atau
pengurusan, sistem Islam amatpenting dan menjadi kunci penghayatan kepada
sistem nilai dan etika kehidupan manusia. SistemIslam menegaskan nilai dan
etika dalam pentadbiran dan pengurusan dan apa jua mesti membimbing tingkah
laku manusia untuk mencapai kebahgiaan sosial dan keselamatan rohaniah.Begitu
juga aspek pengurusan yang mempengaruhi kehidupan individu penjawat jawatan
adalah tidak dapat lari daripada falsafah Islam dalam menerapkan nilai-nilai
etika dalam pelaksanaannya. Oleh itu, kunci penghayatan yang menyeluruh tentang
ketulenan sistem pengurusan Islam terletak pada sistem nilai dan etikanya.
Namun begitu, keunggulan etika dalam alam pemikiran Islam tidak menolak
kemungkinan bahawa dalam kes-kes ekstrim tertentu, keadaan pengurusan mungkin
mempengaruhi tingkah laku nilai dan etika manusia.
SISTEM
PENTADBIRAN SEKTOR AWAM
Pentadbiran atau pengurusan secara kolektif
boleh dilihat sebagai satu proses yang melibatkan tanggungjawab-tanggungjawab
umum dan meliputi empat perkara iaitu perancangan ke arah sesuatu visi dan
peranan yang telah ditetapkan bagi sesuatu organisasi; penyelaraian penggembelengan
serta gunapakai sumber organisasi secara lebih berkesan; pengawalan dan pemantauan
bagi menghindar penyelewengan, pembaziran dan kesalahan dan segi pencapaian objektif
organisasi; dan kepimpinan serta dorongan ke atas sumber manusia yang
diamanahkan di bawah sesuatu pihak pengurusan untuk melaksanakan segala tugas dan
tanggungjawab yang.
Hasil karya julungkali tentang pentadbiran
sektor awam moden telah diterbitkan diAmerika Syarikat pada tahun 1926 yang
ditulis oleh Leonard D. White berjudul Introduction tothe Study of Public
Administration dan dikuti oleh hasil karya W.F. Willoughby berjudul Principles
of Public Administration pada 1927. Namun sebelum itu terdapat gerakan pembaharuan
perkhidmatan awam bermula pada tahun 1860-an dan kemuncak gerakan pembaharuan
pada waktu itu terbit sebuah esei berjudul Public Administration daripada
Presiden Amerika Syarikat Woodrow Wilson pada tahun 1887. Bagaimanapun Woodrow
Wilson sendiri mengakui bahawa sains pentadbiran bukan lahir di Amerika tetapi
telah wujud di Eropah lama sebelum itu. Konsep-konsep pentadbiran yang dicipta
di Eropah pada ketika itu sama sekali tidak bergantung kepada kehendak dan
persetujuan rakyat sebaliknya berpaksikan kepada kehendak penguasa atau
pemerintah feudal semata-mata. Terdapat beberapa ungkapan menarik mengenai pemikiran
pentadbiran awam yang diucapkan oleh Woodrow Wilson seperti: "Public
Administration is detailed and systematic execution of public law. Every particular
application of general law is an act of administration. " "It
is harder for democracy to organize administration than for monarchy."
"The field of administration is a field of business. It is removed from
the hurry and strike of politics. "5
Perkara yang jelas berlaku ialah perkembangan
doktrin Perkhidmatan Awam dan amalannya mesti berkaitan dengan ikatan kebudayaan
dan dengan itu ianya pasti terikat kukuh kepada nilai-nilai masyarakat umum,
golongan berkepentingan dan birokrasi tertentu.6
Manakala
mengikut Dwight Waldo dalam Classics of Public Administration' terdapat dua
definisi tipikal pentadbiran awam iaitu pertama organisasi dan pengurusan
manusia dan benda-benda bagi mencapai tujuan kerajaan; dan kedua sebagai satu
seni dan sains pengurusan yang boleh dikaitkan kepada hal ehwal sebuah negeri
atau 'negara. Namun walaupun terdapat banyak pandangan dan pendapat mengenai
pentadbiran awam ianya tidak boleh lari daripada ruang lingkup cooperative
human action. Oleh itu jelas pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawab
pentadbiran atau pengurusan memerlukan perancangan dan penelitian berterusan
yang bijaksana. Proses memajukan pentadbiran pengurusan sektor awam adalah
merupakan tanggungjawab semua anggota dalam sektor awam serta ahli-ahli
pentadbiran Kerajaan. Peningkatan jawatan ke arah yang lebih tinggi menuntut
pertambahan tanggungjawab yang lebih besar lagi untuk memajukan pengurusan sektor
awam. Penekanan kepada pertambahan tanggungjawab ini menjadi lebih bermakna
apabila is dikaitkan dengan gesaan supaya penjawat awam meningkatkan
profesionalisme dan kemahiran mereka serta keperluan menambah ilmu pengetahuan.
Profesionalisme mempunyai kaftan yang sangat rapat dengan dengan usaha
kepimpinan organisasi sektor awam yang berkesan. Ciri-ciri seperti keupayaan
menentukan arah tujuan yang hendak diikuti, keupayaan menyelesaikan masalah
dengan cepat, sistematik dan tidak diragui serta keupayaan melaksanakan sesuatu
tugasan dengan jayanya adalah merupakan sifat kepimpinan yang baik. Dalam
konteks kepimpinan berkesan bagi menzahirkan visi yang jelas dan menentukan
matlamat serta arah tuju yang betul maka letaknya kepentingan nilai dan etika8.
TAFSIRAN NILAI,
ETIKA DAN BUDAYA KERJA
Terdapat banyak
tafsiran-tafsiran menyentuh tentang nilai dan etika. Beberapa tafsiran oleh sarjana
barat dan sarjana Islam adalah dinyatakan seperti berikut walaupun terdapat
banyak lagi tafsiran-tafsiran lain yang berkaitannya. Ahli falsafah Greek tua,
Aristotle, mentafsir etika sebagai persoalan mengenai perkaraperkara yang baik
dan segi individu. Tafsiran nilai dan etika ini diperluaskan lagi dan
diasingkan keduanya secara lebih tersusun oleh pakar sosiologi Amerika, Talcot
Parsons seperti berikut:
`Values — in the
pattern sense — we regards as the primary connecting elements
between the
social and cultural systems. Norms, however, are primarily social.
They have
regulatory significance for social processes and the relationships but
do not embody
principles which are applicable beyond social organization.'
Dalam psikologi,
terminologi nilai seringkali digunapakai bagi merujuk kepada 'a modality of
selective orientation' (Williams, 1968; Pepper, 1958) yang berkait dengan individuallevel
preferences, motives, needs, and attitudes9. Kehidupan manusia dalam
masyarakat tidak dapat lari daripada aspek-aspek nilai. Petikan berikut
memperjelaskan tentang kedudukan unsur nilai dalam kehidupan masyarakat
dan kerajaan:
"... In a
society where people seek emancipation rather than security, support and
legitimacy becomes increasingly instrumental, based on calculations of interest
rather than feelings of belonging. Consequently, while government performance
is measured against these new values, its actual output is largely based on
goals than correspond to yesterday's values. ....7710
Tafsiran
mengenai etika mengikut pandangan sarjana barat kebanyakan menghubungkaitkannya
dengan akibat tindakan manusia itu. Seumpama beberapa tafsiran oleh Hillel
dalam "The Ethics of The Fathers" yang dinyatakan seperti
berikut:
"Reflection
upon the principles articulated in the great ethical works of humankind is apt
to make people more sensitive to the meaning and consequences of their
actions."
"The right
path that a person should choose is one that honours the persons who does it,
but which also brings honour from humankind." " If I am not . for
myself who will be for me, but, i f I am only for myself what am poi
Manuel G.
Velasquez memberikan tafsiran etika sebagai the discipline that examinesone's
moral standards or the moral standards of a society. It asks how these
standards apply toour lives and whether these standards are reasonable or
unreasonable — that is, whether they are supported by good reasons or poor
ones. 12
Seorang penulis Cina, Hans Kung yang
menerima pendidikan barat menggunakan istilahetika bagi menunjukkan the
basic moral attitude of an individual or a group sedangkan katanya lagi
etika bermaksud theory of moral values, norms and attitudes dan
seringkali sukar untuk membezakan antaranya dengan jelas sekali.Sarjana-sarjana
Islam juga banyak memberikan tafsiran tentang nilai dan etika berdasarkan
kepada sistem Islam itu sendiri. Ulama agung Imam Al Ghazali dalam kitab Mustawif
memberikan tafsiran nilai dengan makna yang sangat padat iaitu satu keadaan
jiwa rohani (a state of soul). Tafsiran ini amat mendalam maknanya dan
memberikan kita satu kefahaman tentang hati nurani manusia itu sendiri.
Tafsiran ini telah dikupas dan diolah dalam perkataan yang lebih jelas oleh
Syed Othman Alhabshi seperti berikut: "A value is normally understood
to be a thing towards which society has affective regard or even strong
belief in its goodness or otherwise. If society has positive affection
or strong belief that something is good or beneficial to society, then such
a thing is considered to have positive value........... On the other hand if
society abhors something because either it has no affection for it or does
not believe that it is of any benefit to it, then that things is of no
value or has negative value. "
Menurut Dr. Syed
Othman Alhabshi, dalam sistem Islam, nilai sahaja tidak memberikan apa-apa makna
kepada manusia tanpa dikaitkan dengan persediaan bagi menghadapi kehidupan yang
lebih bermakna iaitu kehidupan di alam akhirat nanti. Sistem nilai semata-mata
tidak boleh bergantung hanya kepada norma-norma dan amalan masyarakat yang
cenderung untuk berubah mengikut situasi tertentu dan kesesuaian masa mengikut
standard dan penerimaan masyarakat ketika itu. Sifat agung nilai-nilai Islam
adalah apa yang dilakukan berturutan dengan prinsip asas kewujudan dan matlamat
utama dalam kehidupan manusia. Pandangan oleh Dr. Syed Othman Alhabshi ini
selaras dengan pandangan Sachiko Murata dan William C. Chittick yang berbunyi:
" We may
also wish to take into account the inner dimensions of a person. There
are basically
two questions that we can ask, one having to do more with
knowledge, and
the other having to do with intention and will. When we look at
an activity, we
might be interested in what sort of understanding lies behind the
activity. ......................
Should we define it in terms of a person and the act, the
social or
cultural context, the biological determinants, the historical moment?
... ...Knowledge
of which of these, if any, will provide us with the
understanding of
the actual situation? This then is a dimension of human
experienced
having to do with knowledge, understanding, and world view. Islam
approaches these
issues from the vantage point of faith, for reasons that will
become clear. "
Tan Sri Ahmad
Sarji bin Abdul Hamid dalam buku Penerapan Nilai dan Budaya Kerja Cemerlang
Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia memberikan tafsiran nilai sebagai: "A
value is a relatively permanent framework which shapes and influence the
general nature of an individual's behaviour."Manakala takrifan
etika mengikut Tan Sri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid dalam buku The
Changing Civil Service — Malaysia's Competitive Edge — disebutkan sebagai:"A
systematic attempt through the use of reason to make sense of our individualand
social moral experience in such a way as to determine the rules which ought
to govern human
conduct." Buku
Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam memberi definisi nilai sebagaikepercayaan
yang mendorong seseorang atau sesebuah institusi untuk bertindak mengikut pemilihan
yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. Manakala etika pula bermaksud tanggungjawab
dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Secara ringkas
dinyatakan nilai dan etika Perkhidmatan Awam terkandung dalam institusi utama
masyarakat yakni agama, pendidikan, keluarga dan persekitaran masyarakat.
Budaya kerja sesebuah organisasi adalah dirujuk kepada jumlah bilangan
nilai-nilai dan kepercayaan yang juga termasuk perilaku manusia di dalam
organisasi tersebut. Sebenarnya apabila sikap, perasaan dan perilaku
manusia dalam organisasi adalah terlalu natural kepada mereka
sehinggakan individu dalam organisasi mungkin tidak sedar yang mereka memperlihatkan
imej atau corak perilaku dimana ianya akan membentuk budaya bagi organisasi tersebut.
Satu budaya kerja cemerlang harus mengandungi nilai-nilai murni dan unggul
sebagai asasnya. Kajian oleh pakar-pakar pengurusan dan dan
contoh-contoh yang diperolehi daripada syarikat-syarikat swasta telah
membuktikan bahawa beberapa syarikat-syarikat yang cemerlang dan berjaya
mempunyai dan mengamalkan nilai-nilai bersama yang dijadikan budaya kerja syarikat.
Dengan mengamalkan nilai-nilai dan budaya kerja cemerlang, syarikat-syarika berkenaan
menjadi kuat dan teguh, sebaliknya organisasi-organisasi yang tidak mempunyai
nilainilai murni yang unggul yang dikongsi bersama sebagai satu budaya
kerja tidak akan berjaya walaupun is memiliki asas yang kuat dalam
bidang-bidang Suatu asas pasti yang perlu bagi budaya kerja cemerlang
sama ada bagi sektor awam atau swasta ialah memiliki amalan etika
professional yang baik. Dalam Islam, kerja adalah termasuk dalam jenis
ibadat umum. Ibadat umum ini mempunyai maslahat umum yang unggul dan tinggi,
mengatasi maslahat peribadi yang sempit dan terhad. Dengan itu, seseorang
Islam bekerja kerana menyahut tuntutan agama dan meningkatkan pencapaian
tugasnya untuk kepentingan din dan masyarakatnya. Ia bekerja kerana
ditugaskan Allah S.W.T. dan menunaikannya adalah menunaikan tugas suci.
Oleh itu, pekerja haruslah mematuhi disiplin, nilai dan etika kerja yang tertentu.
Pekerja khususnya dalam Perkhidmatan Awam harus mempunyai sikap dan penilaian
positif dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Pekerja harus menentukan
objektif kerjanya antara mencapai hasil kebendaan dalam bentuk rezeki
untuk dirinya sendiri dan orangorang di bawah pimpinannya dan habuan
tertentu untuk masyarakatnya. Pekerja dalam sektor awam amat perlu
mengimbangi antara kepentingan peribadinya dan kepentingan orang lain di
dalam masyarakatnya serta tidak harus terhad kepada kelompokkelompok tertentu
sahaja. Dapat dilihat bahawa ciri-ciri bekerja dan segi konsep, sistem, nilai,
etika dan cara bekerja yang produktif dengan sikap, komitmen dan niat
bekerja itu sendiri adalah dirumus dan dijadikan formula konkrit
orang-orang Islam sendiri berdasarkan tugas bekerja adalah tugas
ketuhanan dan sistem nilai kerja adalah berasaskan sistem nilai moral
kerohanian
Islam."
KEPERLUAN NILAI,
ETIKA DAN BUDAYA KERJA DALAM PENTADBIRAN AWAM
Kritikan paling tajam terhadap kegagalan
pengurusan Barat daripada aspek nilai pernah dikemukakan oleh James L. Gibsons
dalam membuat rumusan terhadap pendapat Anthony Downs yang mengatakan pentadbir
atau pengurus organisasi adalah diragui, tidak boleh dipercayai, hasad dengki,
tidak beramanah, berfikiran sempit, tidak mengambil peduli, tidak matang, tidak
dapat bertolak ansur dalam perbezaan pendapat, tidak boleh berkomunikasi dengan
mendalam dengan rakan-rakan dan tidak berpandangan jauh. Secara ringkas
dikatakan pentadbir dan pengurus pada waktu itu adalah manusia yang kewibawaan
dan moral mereka dipersoalkan secara serius."
Mengikut Ahmad Atory Hussain, punca segala
kekacauan dan kekeliruan yang dibangkitkan oleh para sarjana Barat adalah
disebabkan "the sansate culture" (budaya hawa nafsu) iaitu
budaya berdasarkan kepada matlamat utama dimana kebenaran sebenar dan nilai adalah
sensory dan Tanya adalah melebihi jangkauan reality dan nilai
yang boleh dilihat, didengar, dibaui, disentuh dan dirasai dimana tidak ada
yang lebih daripada itu. Inilah prinsip asas teori dan praktik pengurusan Barat
dan banyak diikuti oleh lain-lain negara. Kebudayaan hawa nafsu menganjurkan
sikap yang sangat tidak beretika. Matlamat dan cara tidak lagi penting kerana self-actualization
yang bermakna pemuasan hawa nafsu semata-mata adalah lebih penting.
Budaya hawa nafsu banyak menimbulkan
masalah dan tidak memberikan makna kehidupan manusia sebenar. Apatah lagi
sekiranya dikaitkan dengan erti dan konsep-konsep pembangunan, modenisasi dan
kemajuan yang diingini oleh masyarakat Malaysia. Perkhidmatan Awam yang
bertanggungjawab secara langsung dengan hal ehwal pembangunan, modenisasi dan
kemajuan perlu kepada satu pendekatan sebagai panduan arah tuju dalam
melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat. Perkhidmatan Awam berperanan sebagai
'stewardship' negara bagi mempertahankan kepentingan awam dan keadilan
rakyat terbanyak. Justeru itu, segala bentuk pemikiran, tindakan dan perilaku
anggota Perkhidmatan Awam perlu berasaskan kepada nilai-nilai dan etika
Perkhidmatan Awam. Buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam memperjelaskan
tentang perlunya kefahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai dan etika
Perkhidmatan Awam kerana:
(a) Sebagai
penentu arah dan pemberi makna kepada pemikiran, tindakan dantingkahlaku
anggota Perkhidmatan Awam bagi memenuhi tanggungjawab danamanah mereka sebagai
pekerja negara.
(b) Sebagai
pemberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota-anggota Perkhidmatan Awam
sebagai institusi utama membuat keputusan kepada pembangunan tamadun
masyarakat.
(c) Sebagai
standard mutlak bagi mendorong anggota Perkhidmatan Awam berkhidmatdengan
ikhlas dan berkesan.Ahmad Atory Hussain dalam Reformasi Pentadbiran Di
Malaysia banyak membicarakan tentang usaha-usaha pembaharuan Pentadbiran
Awam yang menekankan kepada perubahan nilai yang mana sebelum ini hanya
menekankan kepada soal-soal meningkatkan kemahiran sahaja. Mengikut Ahmad Atory
Hussain, mana-mana teori atau definisi pembangunan pentadbiran melihat
pembaharuan pentadbiran adalah perlu bagi sesebuah negara tanpa mengambil kira
hala tuju perubahan, masa dan kecepatan kerana perubahan penting dalam
pelaksanaan rancanganrancangan pembangunan dan dasar-dasar bare bagi sesebuah negara.
Pembaharuan pentadbiran ini termasuklah yang menekankan aspek nilai dalam
pentadbiran. Petikan Ahmad Atory Hussain memperjelaskan keperluan kepentingan
nilai untuk melakukan perubahan terhadap pentadbiran adalah seperti berikut:
"Dikatakan
nilai merupakan sesuatu yang lebih asas, di mana melepasi keduadua konsep
(nilai dan sikap) tadi. Nilai juga dianggap sebagai suatu yang meresap atau
mendalam atau terselindung dan sebagai suatu set sikap-sikap yang terselindung
atau underlying. Satu kepercayaan yang meresap atau mendalam bagi
inisiatif seseorang individu itu adalah merupakan satu nilai. Nilai berkembang
atau berubah lebih perlahan daripada sikap, tetapi prinsip yang sama berpegang
kepada kedua-dua konsep ini. Menurut Leavitt (iaitu Harold J. Leavitt, Managerial
Psychology: An Introduction to Individuals, Pairs and Groups in Organizations.
1978) satu cara untuk mengubah kelakuan, mula-mula sekali ialah dengan mengubah
sikap-sikap dan nilai."Dalam buku Laporan Kemajuan Panel Memajukan
Pentadbiran Awam (PANEL) Ke Arah Mewujudkan Perkhidmatan Awam Yang
Cemerlang terbitan Unit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU), Jabatan
Perdana Menteri bertarikh 15 Ogos 1989, diperjelaskan tentang program-program
dan projek-projek yang telah dihasilkan oleh PANEL yang dianggap sebaga satu
kemestian untuk membawa Perkhidmatan Awam ke tahap kecemerlangan. Melalui
program eningkatkan penghayatan dan amalan budaya kerja yang positif dalam
Perkhidmatan Awam sebanyak tiga nilai asas telah diperkenalkan pada masa itu
iaitu nilai integriti, nilai prestasi kerja yang berkualiti dan nilai
kemanusiaan.Sebagaimana diperkatakan oleh Dr. Haji Malek Shah Haji Mohd Yusoff
dalam artikel Gagasan Pembentukan Pengurusan Berasaskan Nilai (Value-Based
Management) Dalam Perkhidmatan Awam iaitu implikasi amalan nilai-nilai
murni terhadap keberkesanan perjalann sesebuah organisasi dalam perkhidmatan
dapat dikaitkan dengan kecekapan dan meninggikan mutu perkhidmatannya.23 Jelas
bahawa keperluan nilai, etika dan budaya kerja cemerlang sangat dikehendaki
dalam pentadbiran awam.
NILAI, ETIKA DAN
BUDAYA KERJA PENGURUSAN SEKTOR AWAM MALAYSIA.
Sistem
pengurusan sektor awam di Malaysia mula mengutarakan bicara nilai dan etika
dengan lebih jelas, serius dan nyata bermula ketika lahirnya Teras Perkhidmatan
Awam (1 Januari 1979); Etika Perkhidmatan Awam dan Konsep Perkhidmatan Cemerlang
(13 Disember 1980); Bersih, Cekap dan Amanah (April 1982); Dasar Penerapan
Nilai-Nilai Islam Dalam Perkhidmatan (1982); Kepimpinan Melalui Teladan (19 Mac
1983) hingga kepada Gerakan Budaya Cemerlang dan Gerakan Kualiti. Namun begitu,
gerakan mengambil unsur-unsur nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam di
Malaysia telah wujud lebih awal sebelum itu iaitu sejak awal 1960-an lagi
tetapi tidaklah sehebat selepas tahun 1979. Kesemua bicara nilai, etika dan
budaya kerja dalam Perkhidmatan Awam berjaya dirumuskan dengan tepat dan jelas
dalam dua belas peringatan Ketua Setiausaha Negara pada 1992 iaitu Tan Sri Ahmad
Sarji bin Abdul Hamid dan dikenali sebagai Tonggak Dua Belas24. Asas kepada
Tonggak Dua Belas adalah seperti berikut:
(i) Menghargai
masa (The value of time);
(ii) Ketekunan
membawa kejayaan (The success of perseverance);
(iii)
Keseronokan bekerja (The pleasure of working);
(iv) Kemuliaan
kesederhanaan (The dignity of simplicity);
(v) Ketinggian
peribadi (The worth of character);
(vi) Kekuatan
sifat baik hati (The power of kindness);
(vii) Pengaruh
teladan (The influences of examples);
(viii) Kewajipan
menjalankan tugas (The obligation of duty);
(ix)
Kebijaksanaan berhemat (The wisdom of economy);
(x) Keutamaan
kesabaran (The virtue of patience);
(xi) Peningkatan
bakat (The improvement of talent);
(xii) Nikmat
mencipta (The joy of originating)
Kefahaman
terhadap nilai-nilai dan etika Perkhidmatan Awam sangat penting kerana is menentukan
arah dan memberi makna kepada pemikiran, tindakan dan perilaku anggota sektor awam
dalam memenuhi tanggungjawab; memberi penyatuan dan penyelarasan antara anggota
Perkhidmatan Awam kepada pembangunan tamadun masyarakat; dan merupakan standard
mutlak mendorong anggota Perkhidmatan Awam berkhidmat dengan ikhlas dan
berkesan seperti dijelaskan dalam buku Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan
Awam. Satu pendekatan yang sangat prihatin terhadap persoalan nilai, etika
dan budaya kerja cemerlang dalam pengurusan sektor awam di Malaysia telah
berjaya memberi kefahaman yang jelas dan kepentingannya kepada semua penjawat
awam.
NILAI, ETIKA DAN
BUDAYA KERJA DARI PERSPEKTIF ISLAM
Usaha untuk
merealisasikan aspirasi-aspirasi negara seperti perpaduan negara, pembentukan negara
maju, pembentukan budaya bersama, pembentukan keluarga penyayang, kerjasama
antara kaum, pengurusan sektor awam cemerlang boleh dicapai melalui sistem
nilai dan etika kerja yang baik. Islam mengakui kepelbagaian kaum dan hikmahnya
ialah supaya semua orang saling mengenali dan mengambil manfaat dan
kepelbagaian ini. Islam menyeru supaya umatnya menyuruh kepada kebaikan dan
melarang dari melakukan kejahatan. Usaha-usaha mempertingkatkan kefahaman
tentang nilai-nilai kesejahteraan, budaya kerja cemerlang, kualiti dan
sebagainya adalah merupakan usaha semua orang. Ianya lebih penting lagi bagi
pengurusan sektor awam yang memegang amanah awam dan diberikan kepercayaaan
serta tanggungjawab dalam merealisasikan matlamat negara demi kesejahteraaan
rakyat terbanyak.
Penerapan
nilai-nilai murni, etika dan budaya kerja cemerlang berlandaskan kepada kepercayaan
agama adalah amat penting. Penerapan nilai dan etika yang murni seringkali menghadapi
cabaran termasuklah cabaran dan dalam din sendiri yang sentiasa inginmengoptimakan
matlamat kehidupan dunia yang mewah. Justeru itu, cabaran-cabaran ini harus diatasi
dan melalui penerapan nilai-nilai baik, etika dan budaya kerja cemerlang dapat
membina insan mulia yang boleh diamanahkan menerajui pengurusan awam tanpa
mengira peringkat, tahap dan perkhidmatan. Dan perspektif Islam, secara
umumnya, sesuatu yang baik itu adalah selari dengan fitrah manusia. Islam
percaya bahawa manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan ia suka kepada segala
yang baik dan ia benci pada segala yang buruk. Islam percaya bahawa dalam dinsetiap
manusia itu potensi untuk ia menjadi baik adalah lebih banyak dan potensinya
untukcmenjadi jahat. Oleh itu, usaha perlu diambil untuk menghindar atau membanteras
segala faktorfaktor, pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur yang boleh melemahkan
keupayaan dan kekuatan manusia untuk ingin kepada yang baik Sistem nilai Islam
yang tercetus daripada pandangan worldview didasari oleh tiga prinsip asas
iaitu Keesaan (Tauhid — unity), Kepimpinan (Khilafah — vicegerency) dan
Keadilan (A1-`adl — justice). Pandangan worldview ini memberikan
satu paradigma penting mentadbir sistem kepercayaan Islam, perilaku dan sifat
perangai dalam semua tindakan. Seseorang individu Islam tidak boleh menyerahkan
segalanya hanya kepada iman semata-mata kerana mereka hams berperilaku sebagai
hamba yang soleh dan perilaku yang salah adalah tidak dapat diterima dan memerlukan
tindakan pembetulan dan langkah memperbaikinya. Sistem kepercayaan bukan hanya
dipengaruhi oleh perilaku semata-mata tetapi juga sifat perangai individu itu.
Sifat perangai adalah satu keadaan jiwa rohani (state of soul) yang menghasilkan
tindakan fizikal yang serta merta dan konsisten. Apabila keadaan jiwa rohani
menghasilkan sesuatu tindakan yang mulia akhlaknya maka ia dikatakan satu sifat
perangai yang baik. Sebaliknya, bila keadaan jiwa rohani berterusan dan serta
merta menghasilkan tindakan yang jahat dikatakan sifat perangai itu adalah
jahat atau buruk. Keadaan jiwa rohani yang tidak menghasilkan tindakan fizikal
yang konsisten dan serta merta tidak boleh dianggap sebagai satu sifat
perangai. Ianya hanya satu perilaku sementara sahaj Terdapat banyak nilai-nilai
Islam yang universal dan sesuai untuk semua situasi dan masyarakat. Namun untuk
artikel ini dipilih beberapa nilai Islam yang difikirkan sangat berkaitan dengan
pengurusan organisasi, diantaranya ialah
(i) Setiap
tindakan hares diiringi dengan that
Tidak ada
tindakan yang boleh dilaksanakan tanpa that yang jelas. Dalam terminologi
pengurusan that
adalah objektif. Setiap organisasi hares mempunyai kenyataan misi
atau objektif
organisasi supaya arah tuju, sasaran atau sesuatu bentuk pengukuran
prestasi
organisasi tersebut. Ini merupakan prinsip dasar dalam Islam.
(ii) Ketelitian
dan Berpengetahuan dalam semua usaha (itqan)
Yang pastinya
Islam amat menggalakkan umatnya mencari ilmu dan lebih penting
ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan apa yang hendak dilakukannya.
Pengetahuan yang
dimaksudkan ialah meliputi segalanya bukan setakat apakah
perkara atau
benda itu, juga meliputi kemahiran melaksanakan tugas serta ketelitian
dalam
pengendaliannya. Ketelitian juga membawa maksud kepada ketekunan,
kehendak dan
komitmen melaksanakannya. Hanya melalui cara ini sahaja seseorang
dapat mencapai
kejayaan.
(iii) Kecekapan
dan Kekesanan (ihsan)
Ihsan membawa
maksud melakukan lebih daripada keperluan minima dan juga
bermaksud
kecekapan dan kekesanan. Dalam ertikata yang lain ianya merujuk
kepada
peningkatan produktiviti atau dorongan ke arah kecemerlangan.
(iv) Keikhlasan
Merupakan kunci
kepada segala usaha yang dilakukan dan memberikan kemampuan
yang terbaik.
Keikhlasan adalah satu nilai mutlak dan tidak ada sukatan lain baginya.
Ini bermakna
tidak ada nilai bagi yang kurang ikhlas kerana sebarang kekurangan
menunjukkan ada
unsur-unsur lain dalam that yang boleh membantutkan kualiti
prestasi.
(v) Kehendak
kepada Kecemerlangan
Unsur paling
penting bagi prestasi cemerlang ialah adanya kehendak dalam diri
individu.
Kecemerlangan bukan dicapai melalui carta organisasi yang menarik,
kedudukan yang
ampuh atau imbuhan yang istimewa semata-mata. Mungkin ianya
perlu sebagai
satu pra-syarat tetapi tidak mencukupi. Yang penting ialah kehendak
individu kearah
kecemerlangan. Islam bukan sekadar menerima kecemerlangan
sebagai satu
keutamaan tetapi juga menggalakkan gerakan ke arah kecemerlangan
dalam semua
perkara yang dilakukan.
(vi) Penilaian
diri yang berterusan
Islam amat
menggalakkan penilaian diri berterusan bagi tujuan penambahbaikan diri
pada sepanjang
masa. Amalan ini selaras dengan prinsip usaha penambahbaikan
berterusan
seperti mana prinsip Kaizen dalam pengurusan Jepun.
(vii) Fikiran
sentiasa Mengingati kepada Yang Maha Kuasa
Islam berterusan
memperingatkan pengikutnya sentiasa mengingati Yang Maha
Kuasa, Allah
S.W.T. Allah mengarahkan umatnya melakukan kebaikan (maaruf) dan
menjauhi yang
buruk (munkar). Apa yang baik bagi orang Islam termasuldah nilai-
NOTA AKHIR
Syed Nawab
Haider Naqvi. "Kata Pengantar" oleh Menteri Pendidikan Malaysia dalam
Etika
Dan Ekonomi.
Satu Sintesis Islam. Diperjelaskan
bahawa aliran falsafah positivisme yang
mendokong
sepenuhnya konsep objektiviti dalam pelbagai disiplin ilmu telah menolak
unsurunsur nilai yang dianggap sebagai membantutkan perkembangan ilmu. Ilmu
sains berlumba mengenepikan faktor bukan objelctif dan menjadi pendekatan utama
kepada ilmu-ilmu sains sosial. Ilmu ekonomi, " the queen of the social
sciences" mempunyai kedudukan istimewa dan kecederungannya untuk tidak
melibatkan persoalan moral berhasil menjadikannya satu dogma. Sains tidak boleh
wujud dan berkembang tanpa konsep Tacit Dimension kerana ilmu sains itu sendiri
terikat dengan diri ahli sains berkenaan yang tidak boleh lari daripada
kehidupan masyarakat yang mempunyai sistem nilai dan persoalan moral yang
merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Lihat Dr. Abdul Rahman Hj.
Abdullah. Tradisi Falsafah Ilmu. Penghantar Sejarah dan Falsafah
Sains. ms. Diterangkan dengan jelas sekali tentang munculnya bidang sejarah
dan falsafah sains sebagai satu disiplin baru yang khusus dan tersendiri.
Dinyatakan bahawa Thomas S Kuhn adalah penulis yang memperkenalkan dan mempopularkan
istilah paradigma yang merupakan satu konsep berkait rapat dengan teori perkembangan
sains yang berkembang secara revolusioner. Dengan konsep paradigm shift Thomas
S. Kuhn menolak pandangan konvensional yang menekankan bahawa perkembangan atau
perubahan-perubahan besar dalam sejarah sains adalah kerana upaya empirikal
membuktikan kesalahan suatu teori atau sistem. Manakala Paul Feyerabend adalah
penulis yang banyak memihak kepada Thomas S. Kuhn. Dikatakan Paul Feyerabend
menggunakan prinsip anarkistik epistemologikal yang menekankan peranan positif
ahli-ahli sains yang menolak metod-metod yang disarankan oleh ahli-ahli
falsafah sains. Menurut Paul Feyerabend pada masa kini ilmu sains menduduki
posisi sebagai kuasa mutlak, dimana seseorang itu mahu atau tidak mahu hams
mempelajari sains. Ini telah menjadikan sains tidak lagi berfungsi membebaskan
manusia, sebaliknya memperbudakkan manusia. Oleh itu Paul Feyerabend
berpandangan bahawa sains bukanlah satu-satunya bentuk pengetahuan yang paling
unggul dan is menolak sikap autoritarian dalam apa bentuk sekalipun Aidit
Haji Ghazali. "Pengurusan Berteraskan Islam" dalam Islam, Budaya
Kerja DanPembangunan Masyarakat — Satu Kefahaman. ms 167. Falsafah Islam
yang utama dalampengurusan ialah Tauhid. Penghayatan Tauhid akan membawa kepada
pendekatan pengurusanyang berstatus ibadat dan wujudnya keseimbangan dan segi
gelagat manusia dan kehendak Illahi,antara urusan duniawi dan ukhrawi dan
kepentingan peribadi dan kemaslahatan umum. Rujukankepada Pengurusan di
Malaysia Dari Perspektif Islam oleh Azam Che Umar juga memberikanpandangan
yang sama iaitu keperluan pengurusan berasaskan Tawhid Uluhiyyah dan TawhidRububiyyah.
Dimana dikatakan bahawa sifat dan kelakuan penguins Islam ialah Ubudiyah,Mas'uliah,
Itqan, Qanaah dan Murunah.
5 Lihat Ahmad
Atory Hussain. Pentadbiran Awam Asas Pemikiran dan Falsafah. Dalam Bab 2
:
Satu Kajian
Tentang Pentadbiran Oleh Woodrow Wilson, ms. 10-18, Ahmad Atory telah
membicarakan
tentang pemikiran Woodrow Wilson betapa perlunya kesinambungan pemikiran
disiplin pentadbiran
awam. Banyak lagi ungkapan yang dipetik oleh Ahmad Atory daripada
ucapan Woodrow
Wilson tentang pentadbiran awam termasuk juga kaedah mengembangkan
pentadbiran
serta keperluan membezakan pentadbiran dengan persoalan politik.
Dalam Bab 1.
Definisi dan Konsep Pentadbiran Awam, Ahmad Atory memperjelaskan
tentang
pengertian Perkhidmatan Awam, pengkajiannya serta perkembangan sektor
Perkhidmatan Awam. Perkara pokok yang dijelaskan oleh Ahmad Atory ialah
pentadbiran awam dianggap sebagai salah satu proses politik utama dan keperluan
pentadbiran awam untuk memilih nilai-nilai yang lebih baik dan perlu ditekankan
untuk anggota Perkhidmatan Awam bagi menghasilkan perkhidmatan yang efektif dan
tidak dipersoalkan kewibawaannya.
Ibid. Dalam Bab
1. Definisi dan Konsep Pentadbiran Awam, Ahmad Atory mengambil petikan daripada
Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde, Classic of Public Administration. 1978
Ahmad Sarji Bin
Abdul Ilamid. Penerapan Nilai Dan Budaya Kerja Cemerlang Dalam Pentadbiran
Awam Malaysia. Koleksi ucapan-ucapan dalam tahun 1992. ms. 8. Kupasan lebih
terperinci mengenai aspek profesionalisme pegawai awam dapat dilihat dalam Kemajuan
Pentadbiran Awam di Malaysia, 1992 Jan W. Van Deth & Elinor Scarbrough.
Beliefs in Government Volume Four. The Impact of Values. Dalam Bab The
Concept of Values, ms. 22 — 28, Jan W. Van Deth memperjelaskan tentang
konsep nilai sejak daripada era Revolusi Perusahaan hingga ke era Peperangan
Dunia KeDua di Eropah dimana nilai pada masa itu tidak diberikan
penekanan sewajarnya dalam proses pentadbiran kerajaan walaupun
terminologi nilai itu telah ada. Banyak tafsiran tentang nilai diberikan
dalam Bab Concept of Values ini. 10 Ibid. Dalam Bab Introduction: The
Impacts of Values, Jan W. Van Deth menyentuh secara umum tentang
kedudukan nilai dalam politik, agama, perniagaan. Namun Jan W. Van Deth banyak
merujuk kepada apa yang berlaku di Eropah kerana sesuai dengan bukunya yang membuat
kajian tentang impak nilai di negara-negara Eropah. Walaupun terdapat bab yang
berkaitan dengan kedudukan dan impak nilai dan agama tetapi tiada yang
menyentuh nilai Islam sebagai rujukan. Henry Kessinger. The
Diplomacy. ms. 123. Henry Kessinger mengambil petikan daripada
Hillel dalam The Ethics of the Fathers untuk membuat rujukan bagi
menyatakan betapa pentingnya nilai dan etika dalam membuat keputusan
khususnya dalam hal perhubungan diplomatik dan juga menjaga kepentingan
negara. Mannuel G. Velaquez dalam Business Ethics. Concept and Cases banyak
merujuk kepada konsep etika dalam perniagaan. Contoh-contoh perlanggaran
etika dalam syarikat-syarikat korporat yang besar diambil sebagai kes
atau panduan rujukan bukunya. Ia juga banyak sekali mengaitkan etika
dengan isu moral.. A Global Ethics for Global Politics and Economics. mengatakan
bahawa global ethic as a _foundation . for global society namun wujud
konflik dan mustahil untuk mendapatkan global consensus dalam
persoalan etika. Perkara ini dianggapnya sebagai satu cabaran dan
ransangan kepada para pemimpin khususnya dalam politik dan pengurusan
ekonomi.Beberapa contoh nilai positif yang diberikan ialah seperti
kebersihan. nendidikan. pernurah, kebebasan dan lain-lain. Manakala contoh
nilai negatif adalah seperti kedekut, kejam, jenayah, maki hamun, tamak,
dan lain-lain. Kriteria digunakan oleh masyarakat mmbezakan nilai
positif dan negatif adalah amat bergantung kepada normanormaatau keunggulan
atau standard yang diterima oleh masyarakat berkenaan. Disebutkan bahawa
agama dalam pandangan Islam ada tiga
dimensi iaitu
Islam (submission), Iman (faith) dan Ihsan (doing what is
beautiful). Religion is a right or correct way. The hadith of Gabriel suggests
that in the Islamic understanding, religion embraces right ways of doing
things, right ways of thinking and understanding, and right ways of forming the
intentions that lie behind the activity. In this hadith, the Prophet gives each
of the three right ways a name. Thus one could say that "submission"
is religion as it pertains to acts, `faith" is religion as it pertains to
thoughts, and "doing the beautiful" is religion as it pertains to intentions.
These three dimensions of religion conlesce into a single reality known as
Islam.. Ahmad Sarji menerangkan makna etika dan kaitannya dengan proses
tindakan, sebab
musabab hasil daripada tindakan dan keperluan memiliki etika dalam Perkhidmatan
Awam serta dilema berbangkit daripada pembuat keputusan apabila didapati wujudnya
konflik pertanggungjawap. "Program Keempat : Program Meningkatkan
Penghayatan Dan Amalan Budaya Kerja Yang Positif Dalam Perkhidmatan Awam".
Laporan Kemajuan Panel Memajukan Pentadbiran Awam. Ke Arah Mewujudkan
Perkhidmatan Awam Yang Cemerlang.Dalam laporan program keempat ini
dilaporkan bahawa kejayaan beberapa syarikat swasta seperti Hewlett Packard,
Matsushita Electric Company dan IBM adalah kerana memiliki budaya kerja cemerlang
berasaskan kepada pemilikan nilai-nilai bersama yang dikongsi antara
pekerja-pekerja dan juga dengan pihak pengurusan syarikat. Diantara nilai-nilai
bersama yang menjadi budaya kerja syarikat ini ialah the individual must be
respected; the customer must be given the best possible service;
excellent and superior performance must be pursued; national service through
industry; fairness; harmony and co-operatian; and struggle for betterment. Panel
pada 1987 telah mengenalpasti terdapat tiga nilai asas untuk mewujudkan Perkhidmatan
Awam cemerlang iaitu integriti; prestasi kerja yang berkualiti; dan
kemanusiaan. Model yang diambil dan digunapakai pada ketika itu adalah
berdasarkan McKinsey 7-s Framework yang diperkenalkan oleh Robert Waterman.
Jr., Thomas J. Peters dan Julien R. Ulasan lebih mendalam tafsiran
budaya kerja Islam dengan kaitannya dengan niat yang ikhlas kerana Allah S.W.T.
serta salah tanggapan sesetengah orang Islam dalam melaksanakan kerja secara
spontan atau sebagai routine harian tanpa melibatkan perancangan, etika,
kualiti dan sebagainya dapat dilihat dalam artikel "Budaya Kerja"
oleh Ismail Haji Ibrahim dalam Islam Ismail Haji Ibrahim, individu Islam
hams mempunyai kesedaran dan conscience hidup beramanah dan bertanggungjawab
secara jujur serta peka kepada kesejahteraan masyarakat dan negara umumnya..
Menjelaskan rasional nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam serta kaitannya
dengan empat peranan utama pentadbir Perkhidmatan Awam iaitu sebagai satu
sistem sosial yang bertanggungjawab memimpin negara; sebagai pemberi
perkhidmatan kepada Raja, Kerajaan dan masyarakat dengan penuh kesetiaan; sebagai
satu tanggungjawab membentuk masyarakat yang adil dengan sistem ekonomi
terbuka; dan sebagai penjalan hak-hak dan kuasa-kuasa untuk berlaku adil kepada
rakyat yang menerima khidmatnya. Ahmad Atory Hussain mengupas tentang
usaha-usaha pembaharuan pentad biran dengan mengaitkannya dengan nilai dan
sikap. Pendekatan kelakuan dalam ilmu psikologi telah diambil sebagai asas
perbincangan. Dikatakan alat berkesan untuk perubahan organisasi ialah kumpulan
sensitiviti atau pembangunan. Perbandingan juga dibuat dengan model-model lain
seperti Manipulative Strategy oleh Kurt Lewin (1959) dan Change in
Value Strategy oleh Chris Argyris (1959). Laporan Kemajuan Panel
Memajukan Pentadbiran Awam Ke Arah Mewujudkan
Perkhidmatan
Awam Yang Cemerlang. Lihat
Program Keempat: Program Meningkatkan
Penghayatan dan
Amalan Budaya Kerja Yang Positif Dalam Perkhidmatan Awam.Hasil idea yang
dipertengahkan dalam buku laporan dan dijadikan panduan adalah berasaskan kepada
Mckinsey 7-s Framework daripada idea sarjana Barat.Lihat Dr. Haji Malek
Shah bin Haji Mohd Yusoff, "Gagasan Pembentukan Pengurusan Berasaskan
Nilai Dalam Perkhidmatan Awam" dalam Pengurusan Awam Penerbitan Jabatan
Perkhidmatan Awam Malaysia. Keperluan amalan nilai-nilai murni
dinyatakan sebagai amat penting untuk memastikan supaya penjawat jawatan dalam
Perkhidmatan Awam dapat mengelak daripada nilai-nilai buruk yang mengancam
keberkesanan perlaksanaan amanah dan tanggungj awab.
Lihat Bab I — Pendahuluan:
Penerapan Nilai Dan Budaya Kerja Cemerlang Dalam Pentadbiran Awam Malaysia. Koleksi
ucapan-ucapan dalam tahun 1992 oleh Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid. ms.
12-19. Penjelasan tentang keperluan meningkatkan profesionalisme,
produktiviti dan
kualiti, penekanan kepada aspek kepimpinan yang dinamik merangkumi juga
intelektualisme
dan dinamisme kepimpinan dalam pengurusan. Penghasilan kepada asas falsafah onggak
Dua Belas adalah berasaskan kepada kepercayaan dan keyakinan perlunya satu
sistem nilai-nilai utama demi menghasilkan sistem pengurusan awam yang
berkesan. Tonggak Dua Belas memperincikan ciri-ciri asas pembentukan peribadi
penjawat awam tanpa mengira peringkat, kedudukan dan jenis perkhidmatan.
Terdapat tiga tonggak utama yang menjadi teras iaitu ketinggian peribadi,
pengaruh teladan dan peningkatan bakat. Kesemua aspek ini adalah bertujuan
untuk menghasilkan budaya kerja cemerlang dalam pengurusan awam.
. Nilai dan
Etika Dalam Perkhidmatan Awam. Penjelasan tentang rasional kepentingan
nilai dan etika
dengan mengaitkannya dengan pegangan iman sesebuah masyarakat. Warisan nilai sesebuah
negara dilihat daripada nilai dan etika yang divar-uarkan oleh pemimpin negara.
Nilai murni menjadi ukuran utama kemuliaan tingkahlaku dan jaminan keamanan dan
kebahgiaan hidup dalam negara.
Aidit Ha• ji
Ghazali dalam forum "Negara Maju Berdasarkan Sistem Nilai". Lihat
Siti Fatimah Abdul Rahman (penyunting) Ke Arah Negara Maju Berdasarkan
Sistem Nilai. Penghayatan kepada persoalan nilai adalah lebih penting
kerana pengenalan kepada soal baik
buruk memang
cukup difahami oleh masyarakat tetapi kerana tiadanya penghayatan maka perkara-perkara
perlanggaran nilai masih lagi berlaku. Tiga strategi membina masyarakat yang berpegang
teguh kepada nilai-nilai murni ialah strategi membina (peranan pemupukan akhlak
dan kerohanian oleh individu, kerajaan din masyarakat); strategi mencegah
(kekuatan dan perlaksanaan undang-undang dan peraturan); dan strategi
membetulkan (untuk individu yang
tidak takut
kepada undang-undang dan masih melaksanakan kesalahan: bukan setakat melalui hukuman
semata-mata tetapi usaha mendakwah serta kaunseling).
Dr. Syed Othman
Alhabshi. Islamic Values: Its Universal Nature And Applicability dalam Islamic
Values And Management. ms. 11-12. Islam adalah satu agama berasaskan
prinsip Tawhid, Khilafah dan Al'-adl. Tiga prinsip asas membentuk world view
Islam yang dimanifestasikan dalam semua bentuk amalan manusia dalam semua
aspek kehidupan. Oleh itu seorang muslim mesti patuh kepada tata kelakuan Islam
dalam semua aktivitinya. Sifat yang dipertontonkan oleh nilai Islam menjadikan
ianya tunjang kepada prinsip asas kewujudan manusia dan matlamat utama dalam
kehidupan. Sifat nilai Islam inilah membentuk asas justifikasi nilai universal
dan pemakaiannya dalam semua ruang lingkup kehidupan manusia. 28 Ibid. ms.
13-17. Bagaimanapun sedikit pindaan dibuat ke atas nilai no. (xiii), (xiv),
(xv), (xvi)
dan (xvii) iaitu
terjemahan excessive love of the world nilai no. (xiii) dinyatakan dalam
perkataan sebaliknya iaitu tidak terlalu mencintai dunia; excessive love of
wealth nilai no. (xiv) dinyatakan sebagai sebaliknya iaitu tidak terlalu
mencintai kekayaan; miserliness nilai no. (xv) dinyatakan sebaliknya
iaitu sebagai dermawan; excessive love of influence nilai no. (xvi)
dinyatakan sebaliknya iaitu sebagai tidak terlalu mencintai pengaruh; dan pride
nilai no. (xvii) dinyatakan sebaliknya iaitu sebagai merendah diri.
Perubahan ini dibuat untuk menunjukkan kesemua nilai yang dinyatakan adalah
nilai murni Islam tanpa mengubah maksud sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Syed
Othman Alhabshi yang memberikan penjelasan bagi setiap nilai tersebut. 29 Lihat
Ahmad Atory Hussain. Pentadbiran Awam Asas Pemikiran dan Falsafah. Dalam
Bab8: Pengurusan, Pentadbiran dan Kepimpinan Menurut Prinsip Islam, Ahmad Atory
telah
menyorot dan
membuat penyesuaian tulisan Mohd Affandi Hassan (INTAN) dalam ISLAMIKA III
(1985) yang telah membicarakan konsep al-falah dan al-fasad sebagai nilai akhir
keperluan manusia. Kesedaran timbul tentang kebanyakan pentadbir dan pengurus
merupakan produk daripada corak pengurusan barat yang semata-mata melihat
matlamat dalam konteks perkembangan penghasilan kebendaan semata-mata. Ini adalah
merupakan konflik kepada manusia beragama. Pengurusan organisasi yang gagal
membezakan al-falah dengan al-fasad akan gagal kerana kuasa hawa nafsu
pentadbir tidak akan dapat membuat penilaian diantara nilai-nilai baik untuk manfaat
dan kesejahteraan rakyat. 30L • ihat Haji Johary Haji Alias, Menunaikan
Kewajipan dan Tanggungjawab Nilai-nilai Islam 3. Dalam Bab 11: Kewajipan
Dan Tanggungjawab Pemimpin, ms. 194-212, Haji Johary telah membicarakan tentang
pengertian pemimpin yang meliputi semua peringkat bermula dari pemerintah,
politik, pentadbiran dan hingga sebagai pemimpin keluarga. Keperluan pemimpin untuk
memiliki nilai-nilai Islam adalah merupakan satu kewajipan. Haji Johary juga
banyak membicarakan tentang kewajipan berilmu dan banyak rujukan dibuat kepada
hadith-hadith Rasullah S.A.W. dan kisah-kisah teladan para sahabat. Pendapat
Sayidina Umar al-Khattab r.a.
dalam
mengkategorikan pemimpin kepada empat golongan juga dijelaskan. Tonggak Dua Belas. Pendahuluan. ms.
xiv-xvi. Dalam ruangan Pendahuluan,
disenaraikan dua
belas peringatan bagi membantu mewujudkan nilai-nilai murni oleh Ketua etiausaha
Negara pada waktu itu, senarai nilai-nilai utama untuk pentadbiran menurut pandangan
YAB Perdana Menteri sebanyak tiga belas nilai, senarai nilai-nilai utama
pentadbiran awam dan nilai-nilai Islam sebanyak sebelas nilai dan senarai
nilai-nilai utama hasil resolusi
Shah dan Nor
Shah Mohamed telah mencadangkan satu model Pengurusan Berasaskan Nilai
(PBN). Model ini
yang menyentuh aspek-aspek nilai-nilai teras dan nilai-nilai kembangan boleh
dijadikan asas
kepada pelaksanaan PBN. Teras kepada model ini adalah pengaruh program.
Namun mengikut
Dr. Haji Malek Shah dan Nor Shah, model ini memerlukan strategi pemantauan
dari segi follow-up
dan follow-through bagi memastikan penetapan nilai bermula daripada
peringkat
menimbulkan kesedaran (kognitif) kepada pengukuhan penghayatan (afektif) dan
amalan (tingkah
laku).
RUJUKAN
Ahmad Atory
Hussain, (1990). Pentadbiran awam. asas pemikiran dan falsafah. Kuala
Lumpur :
Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Ahmad Atory
Hussain, (1998). Reformasi pentadbiran di Malaysia. Siri Pengurusan Dan
Pentadbiran
Utusan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd.
Ahmad Sarji,
(1993). The changing civilsService. Malaysia's competitive edge. Kuala
Lumpur :
Pelanduk
Publications (M) Sdn. Bhd.
Ahmad Sarji Bin
Abdul Hamid, (1993). Penerapan nilai dan budaya kerja cemerlang dalam
pentadbiranaAwam
Malaysia. Koleksi
ucapan-ucapan dalam tahum 1992. Kuala Lumpur
: Institut
Tadbiran Awam Negara (INTAN).
Aidit Haji
Ghazali, (1993). Pengurusan berteraskan Islam. Islam, budaya kerja dan
pembangunan
masyarakat —
satu kefahaman. Kuala
Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia
(IKIM). Kumpulan
rencana yang telah disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Nik
Mustapha Haji
Nik Hassan (ed.) ms. 167-172.
Azman Che Umar,
(2001). Pengurusan di Malaysia dari perspektif Islam. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Deth, Jan W. Van
& Scarbrough, Elinor, (1995). Beliefs in governement volume four. The
impact
of values. New York, USA :
Oxford University Press.
Dr. Abdul Rahman
Hj. Abdullah, (2002). Tradisi falsafahiIlmu. Penghantar sejarah dan falsafah
sains. Batu Caves,
Selangor : Pustaka Ilmi.
Dr. Haji Malek
Shah Bin Haji Mohd. Yusoff, (2000). Gagasan kualiti menurut perspektif Islam.
Buletin P&Q.
Kuala
Lumpur : INTAN. Jilid 6 Bil. 1. 2000. ms. 7-12.
Dr. Haji Malek
Shah Bin Haji Mohd. Yusoff dan Nor Shah Bin Mohamed, (2002). Gagasan
pembentukan
pengurusan berasaskan nilai (Value-Based Management) dalam
perkhidmatan
awam. Pengurusan Awam. Penerbitan Jabatan Perkhidmatan Awam
Malaysia. Kuala Lumpur :
Jilid 1 Bil. 1. Januari 2002. ms. 1-18.
Jurnal
Pengurusan Awam Jilid 2 Bilangan 1 Januari 2003
Zainal bin Yang 67
Dr. Haji Malek
Shah Bin Haji Mohd. Yusoff dan Liew Swee Liang, (2002). Model kompetensi
dan perkhidmatan
awam Malaysia. Pengurusan Awam. Penerbitan Jabatan
Perkhidmatan
Awam Malaysia. Kuala
Lumpur : Jilid 1 Bil. 2. Julai 2002. ms. 1-14.
Haji Johari Haji
Alias, (1992). Nilai-Nilai Islam 3. Menunaikan kewajipan dan tanggungjawab.
Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Institut
Tadbiran Awam Negara (INTAN), (1991). Nilai dan etika dalam perkhidmatan
awam.
Kuala Lumpur :
INTAN.
Institut
Tadbiran Awam Negara (INTAN), (1992). Tonggak dua belas (The Twelve Pillars).
Kuala Lumpur :
INTAN.
Ismail Haji
Ibrahim, (1993). Budaya kerja. Islam, budaya kerja dan pembangunan
masyarakat —
satu kefahaman. Kuala Lumpur :
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Kumpulan
rencana yang
telah disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Nik Mustapha Haji Nik Hassan
(ed). ms.
151-157.
Ismail Mohamed
Taib, (2002). Anjakan Tadbiran Politik Pejabat. Menara. Penerbitan
Jabatan
Agama Islam
Wilayah Persekutuan (JAWI). Kuala Lumpur : Bil. 70. September 2002.
ms. 6-8.
Kissenger,
Henry, (1994). Diplomacy. New York, USA : Simon & Schuster.
Kung, Hans,
(1998). A Global ethics for global politics and economics. Oxford, UK :
Oxford
University
Press.
Murata, Sachiko
and Chittick, William C., (2000) (Reprinted). The vision of Islam. London
: I.B.
Tauris
Publishers.
Siti Fatimah
Abdul Rahman (ed), (1993). Ke arah negara maju berdasarkan sistem nilai. Kuala
Lumpur :
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Suntingan Transkrip Forum Institut
Kefahaman Islam
Malaysia (IKIM).
Syed Muhammad
Naquib Al-Attas, (1993) (Second Impression). Islam and secularism. Kuala
Lumpur :
International Institute of Islamic Thought And Civilization (ISTAC).
Syed Nawab
Haider Naqvi, (1990). Etika dan ekonomi. Satu sintesis Islam. Kuala
Lumpur :
Berita
Publishing Sdn. Bhd.
Syed Othman
Alhabshi and Aidit Haji Ghazali (ed), (1994). Islamic values and management.
Kuala Lumpur :
Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM).
Unit Pemodenan
Tadbiran Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri, (1989). Ke arah
memajukan
perkhidmatan awam yang cemerlang. Laporan kemajuan memajukan
perkhidmatan
awam. Kuala
Lumpur : Jabatan Percetakan Negara.
Velasquez,
Manuel G., (2002). Business ethics. Concept and cases. Fifth Edition.
Upper Saddle
River, New
Jersey, USA : Prentice Hall.
Jabatan Perkhidmatan
Awam Malaysia
Langganan:
Postingan (Atom)